Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia sepertinya sudah menjadi penyakit kambuhan dari tahun ke tahun, bahkan masalah Karhutla selalu di tempat yang sama. Kalimantan dan Sumatera, tepatnya Kalimantan Tengah dan Riau. Memandang masalah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang selama ini terjadi adalah isu yang tidak pernah serius untuk diselesaikan, dan cenderung terjadi pembiaran oleh pihak Pemerintah.
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan terkesan tebang pilih, bahkan malah cenderung untuk melindungi pengusaha dan perusahaan pelaku pembakar hutan dan lahan.
Kebakaran hutan dan lahan, menimbulkan kabut asap yang tebal hingga membatasi gerak masyarakat di daerah sekitar yang terjadi Karhutla.
Kabut asap yang tebal inilah yang kemudian mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya kasus penyakit, terganggunya proses pendidikan dan serta terbatasnya aktivitas perekonomian adalah dampak yang nyata dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, bahkan Riau, Sampit, hingga Palangkaraya sempat jadi kota tak layak huni dalam artian masyarakat harus di evakuasi, karena taraf membahayakan di atas ambang normal akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Seperti di kota Palangkaraya, Pada Senin (16/09), kandungan partikel polutan yang disebut PM2,5 tercatat mencapai 1.413,4 mikrogram/m³, sementara ambang batas normal polusi PM2,5 yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah 65 mikrogram/m³.
Partikel PM 2,5 ini memiliki ukuran yang sedemikian kecil hingga bisa menembus masker yang biasa digunakan.
Polusi udara dengan taraf berpuluh kali lipat dari ambang batas normal tak kunjung berubah sejak Jumat (13/09), menurut AirVisual.com yang merujuk data KLHK.
Terkait persoalan karhutla yang tak kunjung tuntas selama puluhan tahun, BEM KEMA IT Telkom Purwokerto menyatakan sikap:
1. Kami turut berduka cita atas musibah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia terutama Kalimantan dan Sumatera. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah tahunan ini.
2. Kami mengutuk keras pada pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan tujuan komersial (bisnis). Tindakan pembakaran hutan dan lahan adalah kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan dampak kerugian yang sangat luas terhadap masyarakat.
3. Kami mendesak pemerintah pusat untuk melakukan investigasi terhadap tingginya jumlah titik panas yang muncul di area perkebunan yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan dan swasta.
4. Kami mendesak kepada pemerintah untuk menindak dengan tegas oknum yang terlibat dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah jangan tebang pilih dalam menegakkan sanksi kepada para perusahaan yang membakar hutan dan lahan.
5. Pemerintah wajib menindak tegas pada oknum pemerintahan lokal yang terbukti secara hukum terlibat dan / atau melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini.
6. Kami mendesak Pemerintah untuk melakukan mitigasi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya sudah dirasakan mengganggu di daerah terdampak. Kebakaran hutan adalah permasalahan yang serius dan membutuhkan upaya penanganan secepatnya agar tidak menimbulkan kerugian dan korban lebih lanjut.
7. Menurunkan tenaga medis dan menyediakan obat-obatan ke pelosok-pelosok pasca peristiwa kebakaran hutan dan lahan, untuk melakukan pemulihan korban, terutama perempuan dan anak, serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika dibutuhkan.
8. Kami mendesak kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan sampai kepada pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran kebakaran hutan dan lahan.
Leave a Comment